Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional sejak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960. Beberapa hal yang menjadi persoalan adalah

1. Hubungan pemerintah pusat dan daerah kurang harmonis

Hal ini disebabkan oleh masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, antara lain:

a. Di Padang, Sumatra Barat

  • Berdiri : Dewan Banteng
  • Pimpinan : Letnan Kolonel Achmad Husein

b. Di Medan, Sumatra Utara

  • Berdiri : Dewan Gajah
  • Pimpinan : Kolonel Simbolon

c. Di Sumatra Selatan

  • Berdiri : Dewan Garuda
  • Pimpinan : Kolonel Barlian

d. Di Manado, Sulawesi Utara

  • Berdiri : Dewan Manguni
  • Pimpinan : Kolonel Ventje Samual

2. Persaingan ideologi

Sejak tahun 1950 persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis mulai terlihat.

Ciri-ciri: Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan, dan hanya mementingkan golongannya sendiri.

Pada saat itu, kabinet yang berkuasa silih berganti hanya dalam waktu singkat, yaitu tahun 1950-1955. Terdapat empat kabinet yang memerintah, antara lain:

a. Kabinet Natsir

  • Masa kerja: 6 September 1950-20 Maret 1951.

b. Kabinet Sukirman

  • Masa kerja: 26 April 1951- Februari 1952.

c. Kabinet Wilopo

  • Masa kerja: April 1952- 2 Juni 1953.

d. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I

  • Masa kerja: 31 Juli 1953 - 24 Juli 1955.